Tim Kunker Komisi IX DPR meninjau aktifitas tenaga kerja di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Foto: Nadya/jk

Anggota Tim Kunjungan Komisi IX DPR RI ke Provinsi Maluku Nurmansyah E. Tanjung meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan program-programnya kepada para pekerja TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) yang sampai saat ini belum seluruhnya dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Yang pertama penyebabnya itu adalah karena ketidaktahuan para pekerja, karena ketidaktahuan pekerja mungkin ini karena sosialisasi yang kurang. Nah kita mendorong agar sosialisasi oleh BPJS Ketenagakerjaan itu lebih ditingkatkan lagi, supaya para pekerja itu punya kesadaran bahwa mereka harus ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya saat Komisi IX melakukan peninjauan tenaga kerja di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (15/12/2017).

 
Menurutnya, dengan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan para TKBM akan tercover. TKBM, tambahnya, memiliki  resiko kecelakaan kerja yang tinggi. Dengan BPJS Ketenagakerjaan, para TKBM mendapatkan jaminan hari tua, jaminan kematian dan sebagainya. “Ini yang perlu didorong oleh kita kepada BPJS Ketenagakerjaan agar bisa disosialisasikan lebih luas lagi," ungkapnya.

 
Dalam kesempatan tersebut, Nurmansyah juga menekankan kepada pengurus koperasi TKBM di Pelindo IV Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon untuk memperhatikan sistem penggajian para TKBM, meskipun menurut informasi yang didapat tidak ada masalah yang serius soal sistem pengupahan/penggajiannya. Meskipun demikian, ia mengingatkan, jangan sampai seperti di Pelindo I dimana hingga kini karena koperasi TKBMnya bermasalah, para pekerja menjadi korban dengan tidak digaji selama 1 tahun.

Senada dengan Nurmansyah, anggota Komisi IX Siti Masrifah mengatakan, ada 435 pekerja TKBM dengan kondisi baru tercatat untuk didaftarkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Dirinya menilai, BPJS Ketenagakerjaan belum optimal dalam melakukan penambahan atau perluasan kepesertaan.

Selain itu, dirinya juga menyoroti upah yang diterima oleh pekerja TKBM di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon. Upah yang mereka terima memang cukup bervariasi dengan sistem pengupahan berdasarkan banyaknya melakukan bongkar muat barang.

"Sekali bongkar muat antara Rp 400 - 800 ribu, dan sebulan itu bisa 3-4 kali. Kalau cuma 3 kali dan minimal Rp 400 ribu itu dapat Rp 1,2 Juta. Kalau misalnya tadi di awal dia bilang Rp 500 ribu itu dikalikan 4 cuma dapat Rp 2 juta. Padahal upah minimum harusnya lebih dari Rp 2 Juta. Karena itu, hal ini yang kemudian menjadi perhatian. Untung hari ini kami, Komisi 9 mengajak semua mitra kerja yang nantinya kita menginginkan untuk bisa ditindaklanjuti oleh mitra kerja di Komisi 9 misalnya BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya. 

Kemudian, lanjutnya, soal safety atau keamanan dan keselamatan kerja, ia  menilai bahwa bekerja di kapal lebih banyak resiko, sehingga sudah seharusnya K3 lebih ditingkatkan pengawasannya. "Tadi sudah diakui oleh mereka bahwa safetynya sudah ada, tapi pengawasannya selama ini yang kurang dimaksimalkan," tutupnya. (ndy/sc)